Kembali
×
Social Distancing Tidak Cukup, Guru Besar FKUI Sarankan Partial Selective Lockdown
26 Maret 2020 21:41 WIB

geriatri.id - Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) mengimbau agar Presiden Joko Widodo memberlakukan partial selective lockdown, sebagai langkah penanganan pandemi Virus Corona (COVID-19). "Fasilitas kesehatan kita tidak siap. Selain itu, ketersediaan alat bantu pernapasan hanya terbatas di beberapa RS saja, menyebabkan case fatality rate (CFR) yang tinggi, jauh di atas Tiongkok," kata Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof. Dr. dr. Siti Setiati, SpPD, K-Ger, MEpid, FINASIM, dalam rilis yang diterima geriatri.id, Kamis (26/3). 

Prof Ati--panggilan akrab Siti Setiati--menegaskan, partial selective lockdown merupakan langkah menutup wilayah atau provinsi terjangkit infeksi COVID-19 selama minimal 14 hari. Hal ini akan memutuskan rangkai penularan infeksi dan memudahkan penghitungan kebutuhan sumber daya untuk penanganan di RS. 

"Harus dilakukan juga kalkulasi biaya dengan cepat dan cermat untuk menjamin hajat hidup minimal warga miskin selama minimal dua minggu karena kegiatan perekonomian akan lumpuh total," paparnya.

Prof. Ati juga menyarankan agar pemerintah menyediakan fasilitas berupa alat pelindung diri (APD) yang cukup untuk semua fasilitas pelayanan kesehatan, terutama RS pemerintah. Bila APD tidak tersedia cukup, ditakutkan akan berdampak buruk bagi tenaga kesehatan maupun pelayanan kesehatan yang diberikan. Di Inggris, kelangkaan telah membuat dokter di negara tersebut mengancam untuk tidak melanjutkan tugas mulianya. 

"Pemerintah pusat memang telah mendistribusikan APD melalui pemerintah daerah (pemda). Namun, suplai dan kebutuhan APD selama pandemi COVID-19 adalah hal yang dinamis dan krusial," jelas Prof. Ati.

Dia juga meminta agar pemerintah memberlakukan aturan yang sangat tegas untuk diam di rumah. Lebih dari 500 akademisi dunia menyatakan, pembatasan sosial (social distancing) tidak cukup untuk mengontrol penyebaran infeksi SARS-CoV-2, sehingga dibutuhkan tindakan pembatasan lebih lanjut. 

Denda dan hukuman penjara diberikan bagi pelanggar peraturan (individu dan perusahaan) di New South Wales, Australia. Ketidakdisiplinan pembatasan sosial di Italia dan Iran menyebabkan peningkatan jumlah kesakitan dan kematian drastis.

Prof. Ati juga menegaskan agar pemerintah membuat rencana mitigasi dan rencana strategis penanganan COVID-19 di fasilitas kesehatan primer dan rumah sakit di Indonesia. "Perlu dibedakan fasilitas kesehatan yang melayani COVID-19 dan non-COVID-19 untuk mencegah infeksi di dalam fasilitas kesehatan tersebut (seperti halnya di Korea Selatan)," paparnya. 

Pasien ODP dilakukan perawatan di rumah dengan pemantauan ketat terstruktur dengan protokol melalui sistem telekomunikasi tidak langsung. "Pasien PDP ringan dilakukan perawatan di RS darurat yang ditunjuk pemerintah, sedangkan yang berat perlu pengawasan ketat di RS rujukan," pungkas Prof. Ati. (mag)

foto: Prof. Dr. dr. Siti Setiati, SpPD, K-Ger, MEpid, FINASIM (dok. pribadi)


 

Artikel Lainnya
Artikel
29 Maret 2020 15:08 Wib
Artikel
29 Maret 2020 08:05 Wib
Tags Article
geriatri
lansia sehat
kesehatan lansia
covid 19
corona virus
merawat lansia
rawat lansia